BANK DUNIA : TRANSPORTASI TERINTEGRASI UNTUK URBANISASI BERKELANJUTAN
Jakarta
(Antara) - Bank Dunia menyatakan transportasi terintegrasi dan efektif dalam
penggunaannya bakal memandu urbanisasi di negara-negara berkembang ke arah yang
lebih berkelanjutan baik secara sosial maupun ekonomi.
Publikasi Bank Dunia bertajuk
"Transforming Cities with Transit" yang diterima di Jakarta, Sabtu,
menyebutkan negara-negara berkembang kerap menemui pertumbuhan arus masuk populasi
ke perkotaan yang melesat tinggi yang disertai dengan sejumlah dampak negatif.
Contoh dari sejumlah dampak negatif
itu antara lain ketergantungan kepada kendaraan pribadi yang mengakibatkan
meningkatnya kemacetan, polusi udara, emisi gas rumah kaca, penggunaan energi
dan waktu yang tidak efisien, serta aksesibilitas sosial yang tidak seimbang.
Padahal, menurut Bank Dunia,
penggunaan moda transportasi darat yang terintegrasi bila digunakan secara
efektif dapat mengatasi sejumlah permasalahan tersebut.
Untuk itu, publikasi lembaga
keuangan multilateral itu menganalisis antara lain penggunaan sistem Bus Rapid
Transit (BRT) dan dampaknya kepada pengembangan lahan di daerah perkotaan.
Bank Dunia menyarankan penciptaan
tata kota berkelanjutan dari strategi tingkat makro yang mempengaruhi
pemerintahan kota hingga inisiatif tingkat mikro, seperti pembangunan yang
berorientasi kepada transportasi yang mengubah pola pembangunan transportasi
secara radikal dengan daerah tetangga atau sekitarnya.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah
direncanakan segera membentuk badan interim untuk mengurusi transportasi
kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi sebagai upaya mempersiapkan diri
menuju lembaga Otoritas Transportasi Jabodetabek.
"Kami ingin segera menangani
hal urgen untuk mengatasi masalah transportasi sehingga diusulkan badan
interim," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam diskusi
"Perlukah Desk Transportasi untuk Mengurai Kemacetan", Kamis (31/10).
Menurut Bambang, badan interim
transportasi Jabodetabek atau apapun namanya dinilai penting guna
mengintegrasikan serta mengharmonisasikan beragam moda transportasi angkutan
umum.
Selain itu, ujar dia, otoritas
transportasi yang memadukan kawasan Jabodetabek juga esensial untuk
mensinkronkan kebijakan transportasi seperti bila pembuatan monorel yang
direncanakan lintas provinsi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga melintasi
daerah lainnya seperti di Bekasi (Jawa Barat).
Kemenhub juga menginginkan moda
transportasi massal "bus rapid transit" dapat diimplementasikan di
seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.
"Kementerian Perhubungan
mengharapkan pada akhir 2014, semua ibu kota provinsi di Indonesia sudah
menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka," kata
Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono.
Diperkirakan baru terdapat sekitar
10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah
menerapkan BRT sehingga diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi
yang juga menggunakannya.
Namun di beberapa ibu kota, Djoko
mengakui bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh antara lain karena
terdapat keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri
seperti halnya Transjakarta di wilayah DKI Jakarta.(tp)
Analisis :
Menurt saya publikasi dari Bank Dunia
yang menyatakan “Transforming Cities with Transit”
itu sangat baik untuk kemajuan transprotasi dinegara- negara berkembang seperti
di Indonesia. Apabila transportasi yang akan berlangsung di Indonesia
dijalankan dengan baik nantinya maka akan baik juga kehidupan masyarakat
Indonesia dengan transportasi – transportasi umum yang memadai serta dapat
memberikan kenyamanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar