Puisi 2

MENGENALMU

Engkau bagaikan cahaya

Yang selalu menerangi dalam kegelapan

Engkau bagai bintang ,

Walau jauh tetap bercahaya ...

Meski kadang menghilang

Tetap ada .

Tak mungin dimiliki, namun,,

Tak bisa dilupakan..

            Engkau bagai permata

Yang sangat berharga bagiku

Tak ingin ku kehilanganmu,

Tak ingin ku melihatmu sedih dan gundah.

Hanya senyuman yang ingin selalu ku lihat

Bagiku jika suatu hari

Ku tak bisa lagi bernafas

Ketahuilah,

Salah satu hadiah terindah yang pernah ku dapat

Adalah mengenalmu..

Puisi 1

Rasa Bersyukur

Ketika kita melangkah di jalan kebajikan 

Ada saja kerikil-kerikil tajam . . .

Namun kesulitan sebesar apapun 

Akan terasa ringan bagi jiwa yang 

Melebihkan rasa bersyukur dari pada

Mengeluh ...

 Karena bukan kebahagiaan yang

 Menjadikan kita bersyukur...

Tetapi bersyukurlah yang menjadikan

 Kita berbahgia ...

Jiwa yang malas, tetap tersesat

Walaupun sudah sampai

Jiwa yang tamak, tetap mengeluh 

Diatas kekayaan

Jiwa yang bersyukur akan berbahagia....

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Definisi perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat perencanaan pembangunan adalah :

•            Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
•       Dengan perencanaan maka dapat dilakukasn suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan,tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang dihadapi.perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin.
•             Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
•             Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan,sasaran maupun kegiatan usahanya.
•              Dengan adanya rencana maka akan ada alat suatu pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.
•             Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan.suatu usaha untuk mencapai suatu output/hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia.
•              Dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus  menerus dapat ditingkatkan.
•             Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi,menghadapi siklis konjungtur.

PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Periode sebelum orde baru , dibagi dalam :

Periode 1945 – 1950

Periode 1951 – 1955

Periode 1956 – 1960

Periode 1961 – 1965

Periode setelah orde baru, di bagi dalam :

Periode 1966 s/d 1968 , Periode Stabilitas dan Rehabilitas

Periode REPELITA I        : 1969/70 – 1973/74

Periode REPELITA II      : 1974/75 – 1978/79

Periode REPELITA III     : 1979/80 – 1983/84

Periode REPELITA IV     : 1984/85 – 1988/89

Periode REPELITA V      : 1989/90 – 1993/94

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

BAB IV

PENGERTIAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat di sampaikan adalah :

Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

•       Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta    bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
•            Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.
•            Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
•            Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah  ketimpangan yang semakin tajam.

Strategi pembangunan Dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep ketergantungan adalah:

•             Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional, yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
•            Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari dengan mengatakan "... teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja..." (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)

Strategi Yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di sektoe tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya.

Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki NTT. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum orde baru strategi pembangunan diIndonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan diIndonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembagunan diIndonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain pemerataan pembangunan, Indonesiapun tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang(terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I,II,II dan seterusnya).

            Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan di tetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita ,yaitu :

REPELITA    I    : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

REPELITA   II   : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

REPELITA  III  : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku  menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

REPELITA    IV   : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan  industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam REPELITA-REPELITA selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB III

PARA PELAKU PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah (BUMN)

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi

1.      Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan:

a.       Kegiatan Produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003, BUMN adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).

Peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini :

Ø  Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Ø  Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.

Ø  Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

Ø  Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

b.      Kegiatan Konsumsi

Pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.

c.       Kegiatan Distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat.

2.      Pemerintah Sebagai Pengatur  Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

A.    Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

          ·            Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden

          ·            Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan

          ·            Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang

          ·            Modalnya berbentuk saham

          ·            Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

          ·            Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris

          ·            Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah

          ·            Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas

          ·            RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan

          ·            Dipimpin oleh direksi

          ·            Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan

          ·            Tidak mendapat fasilitas negara

          ·            Tujuan utama memperoleh keuntungan

          ·            Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

          ·            Pegawainya berstatus pegawai swasta

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

§  Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN

§  Persero yang bergerak di bidang hankam negara

§  Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat

§  Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PTIndosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

B.     Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

§  memberikan pelayanan kepada masyarakat

§  merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah

§  dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan

§  status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

§  Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

§  Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

C.    Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

§  Melayani kepentingan masyarakat umum.

§  Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.

§  Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

§  Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

§  Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

§  Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

SWASTA (BUMS)

BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.

Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini :

o   Membantu meningkatkan produksi nasional.

o   Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.

o   Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.

o   Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

o   Menambah sumber devisa bagi pemerintah.

o   Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.

o   Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

KOPERASI

Keberadaan koperasi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992. Pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Adapun penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pada pengertian koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Fungsi dan peranan Koperasi :

·         Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini:

·         Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

·         Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

·         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

·         Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.




Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-

Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29